Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said.

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Kepastian pemenuhan hak keuangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam menyusun perencanaan anggaran daerah. Penghitungan kebutuhan anggaran pun dilakukan untuk memastikan gaji dan tunjangan pegawai dapat terakomodasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, menegaskan bahwa pemenuhan hak keuangan pegawai harus diperhitungkan secara matang dalam struktur anggaran pemerintah daerah.

“Kami, Pemkab Berau perlu melakukan kalkulasi secara menyeluruh agar kebutuhan belanja pegawai dapat direncanakan dengan baik dan tidak menimbulkan kendala dalam pengalokasiannya mendatang,” ujar Muhammad Said belum lama ini.

Tambah Sekda Muhammad Said, sudah kewajiban Pemkab Berau menjamin seluruh hak keuangan pegawai, baik gaji maupun tunjangan pendukung, benar-benar tersedia dan teralokasikan secara sah dalam postur anggaran.

“Penghitungan anggaran menjadi bagian penting untuk memastikan kebutuhan keuangan PPPK masuk dalam perencanaan belanja daerah,” terangnya.

Di sisi lain, skema pembagian beban pembiayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih dalam pengkajian. Karena itu, perencanaan anggaran perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan pegawai serta kemampuan keuangan daerah. 

“Dalam upaya memenuhi kebutuhan anggaran daerah ,kami Pemkab Berau juga berencana memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna memperjuangkan dukungan pendanaan Pembangunan,” ungkapnya lagi.

Said mengatakan, jajaran pimpinan daerah dijadwalkan melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian pada pekan berikutnya. Sektor yang menjadi sasaran koordinasi meliputi perikanan, perhubungan, pariwisata, serta komunikasi. Melalui agenda tersebut, pemerintah daerah berupaya memperoleh dukungan anggaran untuk mendorong pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Berau.

 "Saat ini berkas usulan sudah berada di meja Bupati. Beliau masih mengagendakan koordinasi langsung ke beberapa kementerian pekan depan guna menarik alokasi bantuan pembangunan dari pusat ke daerah. Koordinasi tersebut diharapkan dapat membuka peluang dukungan pemerintah pusat bagi berbagai kebutuhan pembangunan daerah,” pungkas Muhammad Said. (sep/FN/Advetorial)